Mungkin ini suatu pertanda akan ada episode selanjutnya dari pertemuan ini,

Coba merasakan sentuhan lain yang hadir, sepoi malam Kendari,

Nda tahu ya kenapa?

Pemerintah mengklaim telah memenangi arbitrase kasus divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah menyatakan bahwa panel arbitrase memutus NNT bersalah karena telah lalai dalam melakukan divestasi sebesar 17 persen dari saham yang ada. Dalam pengumuman resmi pada hari Rabu (1/4), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyampaikan garis besar putusan arbitrase internasional, yang menurut dia, pada pokoknya memenangkan Pemerintah Republik Indonesia.

Ada lima poin putusan yang dihasilkan, yaitu panel memerintahkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat 3 kontrak karya, menyatakan bahwa NNT telah melakukan pelanggaran perjanjian, memerintahkan kepada PT NNT untuk melakukan divestasi 17 persen saham yang terdiri dari divestasi tahun 2006 sebesar 3 persen dan 2007 sebesar 7 persen kepada pemerintah daerah.

Adapun untuk tahun 2008 sebesar 7 persen kepada Pemerintah RI. Semua kewajiban tersebut di atas harus dilaksanakan dalam waktu 180 hari sesudah tanggal putusan arbitrase. Panel arbitrase juga menyatakan bahwa saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai dan sumber dana untuk pembelian saham tersebut bukan urusan PT NNT.

PT NNT diperintahkan untuk mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase dalam perkara tersebut dalam tempo 30 hari. Dalam keterangan yang sangat singkat itu, Menteri ESDM sama sekali tidak menyinggung bahwa panel hanya mengabulkan bagian kedua dari tuntutan Pemerintah Indonesia. Arbitrase menolak gugatan pemerintah mengakhiri kontrak karya PT NNT. Kontrak NNT berlaku sampai 2027. Sementara, pada hari yang sama, Newmont Mining Corporation, induk perusahaan NNT di Denver, Amerika Serikat, mengeluarkan pernyataan resmi tentang putusan arbitrase yang mengatakan pemerintah tidak berhak memutus kontrak. Pemerintah menggugat Newmont ke arbitrase internasional pada 3 Maret 2008.

Di hari yang sama, Newmont juga mengajukan gugatan atas pemerintah. Proses arbitrase berjalan sejak 15 Juli 2008 melalui korespondensi sampai digelarnya sidang tertutup 3-8 Desember 2008 di Jakarta. Panel terdiri atas tiga anggota. Dua orang adalah ahli hukum yang masing-masing ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia, yaitu M Sonnarajah, dan pihak Newmont (Stephen Schwebel) dan satu ahli independen yang sekaligus menjadi ketua panel (Robert Briner).

Pemerintah Indonesia mengajukan dua tuntutan, yaitu meminta panel arbitrase agar memutuskan bahwa pemerintah bisa melakukan terminasi kontrak karya Newmont dengan alasan karena perusahaan melakukan kelalaian alias default. Apabila terminasi tidak bisa dilakukan, pemerintah meminta arbitrase memerintahkan Newmont untuk menjual saham sesuai isi surat Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi terkait default. Isi surat Dirjen Minerba Pabum itu diacu oleh arbitrase dalam menetapkan putusan mereka soal pelaksanaan divestasi.

Sebaliknya, Newmont meminta pihak arbitrase untuk menyatakan pihaknya tidak melakukan kelalaian yang bisa berakibat pada terminasi kontrak. Meminta arbitrase menentukan apakah first right of refusal pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Dengan alasan itu, Newmont bisa menjual sahamnya kepada pihak yang diinginkan. Jaksa Pengacara Negara (JPN) Joseph Suwardi Sabda mengatakan, panel arbitrase menilai, kesalahan NNT yang lalai dalam melakukan divestasi 17 persen sahamnya, belumlah fatal sehingga tidak sebanding jika harus diganjar terminasi kontrak.

Kondisinya akan berbeda apabila porsi saham yang lalai didivestasi itu 50 persen lebih. ”Panel menggunakan hukum yang berlaku di Inggris. Mengacu pada aturan itu, maka ganjaran yang diberikan yang seminimal mungkin,” kata Joseph. Namun, ia mengatakan, masih ada kemungkinan kontrak NNT diakhiri jika tidak sanggup mematuhi putusan arbitrase. Sebab sesuai bunyi kontrak karya, terminasi bisa dilakukan jika perusahaan tidak sanggup memperbaiki kesalahan sampai batas waktu yang diberikan.

Direktur Eksekutif Reforminer Pri Agung Rakhmanto mengatakan, kisruh divestasi yang berujung pada arbitrase itu sebenarnya menunjukkan dua hal. Pertama, potret ketidakberdayaan pemerintah atas rezim kontrak karya. Kedua, berkuasanya investasi asing bermodal besar. ”Untuk menyatakan NNT lalai melakukan divestasi saja, pemerintah harus maju ke arbitrase, dan justru panel menolak tuntutan utama soal memutus kontrak,” kata Pri Agung. Bentuk kontrak atau perjanjian menempatkan posisi pemerintah dan perusahaan pertambangan berada sejajar.

Kontrak dengan perusahaan multinasional selalu memasukkan klausul penyelesaian melalui arbitrase internasional. Kontrak tidak tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia kecuali arbitrase menyatakan bahwa pihak-pihak yang terkait harus mematuhi hasil putusan. Merunut sejumlah divestasi perusahaan pertambangan asing, yang memperoleh manfaat dari divestasi adalah kelompok-kelompok tertentu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan.

Sebagai contoh, divestasi saham PT Freeport Indonesia yang jatuh ke tangan pengusaha Aburizal Bakrie dan Bob Hasan. Bakrie juga menangguk keuntungan dengan menadah saham PT Kaltim Prima Coal yang menjadikan konsorsium perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia, BUMI Resources. Tambang Batu Hijau, di Nusa Tenggara Barat, yang dikelola oleh NNT, menghasilkan emas dan tembaga. Direktur Indonesia Coal Society Singgih Widagdo menilai, pelaksanaan divestasi saham perusahaan tambang asing masih jauh dari semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar.

Sejauh ini, divestasi tidak pernah benar-benar dimanfaatkan untuk mengelola sendiri kekayaan tambang. ”Apabila pemerintah serius, seharusnya dari awal badan usaha milik negara didorong membeli saham tersebut. Kalau itu dilakukan dari dulu, sekarang kita sudah punya BUMN tambang yang besarnya sama dengan perusahaan multinasional,” ujar Singgih.

Ia mencontohkan BUMN tambang asal Brasil, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), yang menjadi salah satu perusahaan tambang kelas dunia. Dari catatan Kompas, dalam kasus divestasi NNT, pemerintah pusat sebagai pihak pertama yang punya hak untuk membeli saham, menyatakan tidak memiliki dana. Hak pembelian saham yang mulai ditawarkan tahun 2006 itu kemudian diberikan kepada pemerintah daerah, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Pemda jelas tidak memiliki kemampuan sendiri untuk membeli saham NNT tahun 2006 dan 2007 yang jika digabungkan mencapai 400 juta dollar AS.

Pemda melalui badan usaha milik daerah kemudian menggandeng pihak swasta, yaitu BUMI dan Trakindo. Proses divestasi semakin ruwet dengan masuknya pihak swasta. Trakindo adalah mitra lama Newmont dalam mengelola tambang Batu Hijau, sedangkan BUMI dipandang Newmont sebagai kompetitor yang akan mengancam posisi pemegang saham utama NNT jika terus diberi kesempatan ikut dalam divestasi. Komposisi saham NNT sebanyak 20 persen dimiliki oleh PT Pukuafu Indah yang tercatat sebagai bagian dari 51 persen saham nasional, 35 persen Sumitomo, dan 45 persen Newmont Mining Corporation.

Untuk melindungi posisinya, NNT menawarkan skema pinjaman lunak kepada pemda, bahkan memakai alasan bahwa saham yang didivestasikan itu dalam posisi dijaminkan kepada sejumlah bank asing. Artinya, siapa pun yang membeli saham NNT, tidak bisa menjual sahamnya, sampai utang NNT itu lunas. Semua langkah itu dilakukan NNT yang menginterpretasikan bahwa jika swasta sudah mulai ikut, proses divestasi harus dilakukan melalui mekanisme B (business) to B murni.

NNT ingin bisa memilih badan usaha swasta yang sejalan dengan rencana pengembangan bisnisnya dan bisa memberi penawaran paling maksimal atas nilai saham yang akan dijual. Isu-isu semacam ini tidak diatur secara detail dalam kontrak. Hal ini, menurut salah satu saksi yang ikut dalam sidang arbitrase, menjadi salah satu argumentasi Newmont kepada panel arbitrase. Pengamat pertambangan, Ryad Charil, menilai ada skenario tertentu di balik putusan arbitrase. Ia memperkirakan keruwetan atas pelaksanaan divestasi masih berpotensi pasca-arbitrase.

Isu asal dana pihak ketiga, status saham yang digadai, juga isu-isu lain masih akan muncul. ”Menarik untuk dilihat, siapa yang menalangi dana pembelian saham untuk pemda, apakah pemerintah pusat memakai haknya untuk mengambil saham yang ditawarkan NNT,” kata Ryad.

Peningkatan terjadi baik pada utang luar negeri maupun surat berharga negara. Lonjakan juga terjadi pada jumlah bunga yang harus dibayar, dari Rp 62,5 triliun (2004) menjadi Rp 65,2 triliun (2005), Rp 79,1 triliun (2006), Rp 79,8 triliun (2007), Rp 88,62 triliun (2008), dan tahun ini diperkirakan meningkat lagi menjadi Rp 101,7 triliun atau naik rata- rata 10,3 persen per tahun selama kurun 2004-2009. Semakin membengkaknya kewajiban utang ini menjadi beban bagi APBN karena menyedot anggaran pembangunan.

Praktis sepertiga penerimaan pajak tersedot untuk membayar bunga utang. Sementara untuk memenuhi kewajiban cicilan pokok, termasuk utang luar negeri, pemerintah terus dipaksa menerbitkan utang baru. Besarnya utang baru yang diterbitkan ini cenderung terus meningkat, bahkan melebihi kebutuhan untuk menutup defisit APBN. Sebelumnya, Bank Indonesia dalam kajian stabilitas keuangan 2008 juga sudah mengingatkan kecenderungan meningkatnya tekanan utang luar negeri. Stok utang luar negeri, menurut data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, meningkat dari 62,021 miliar dollar AS (2006) menjadi 62,253 miliar dollar AS (2007) dan pada 2008 serta 2009 diperkirakan 65,446 miliar dollar AS dan 65,730 miliar dollar AS. Yang mencemaskan, menurut kajian BI tersebut, peningkatan utang ini juga terjadi pada utang jangka pendek yang meningkat dari 16,5 miliar dollar AS (2006) menjadi 23,1 miliar dollar AS atau meningkat 40,2 persen pada 2007.

Akibatnya, rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap total utang luar negeri juga naik dari 13 persen menjadi 17 persen. Demikian pula rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap cadangan devisa yang meningkat dari 38,7 persen (akhir 2006) menjadi 40,6 persen (akhir 2007), sementara laju peningkatan cadangan devisa lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan utang luar negeri jangka pendek. Kondisi ini, menurut BI, bisa menjadi sumber potensi kerawanan yang dapat mengancam ketahanan sektor keuangan karena utang luar negeri atau modal asing yang masuk banyak ditempatkan dalam Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara yang jumlahnya cenderung terus meningkat.

Tekanan terhadap sektor keuangan bisa muncul jika modal asing yang ditempatkan di surat berharga domestik itu tiba-tiba secara serentak dan mendadak mengalir keluar (sudden reversal). Tekanan juga muncul karena besarnya pembayaran utang luar negeri.

Pemerintah sendiri, seperti dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto, melihat tak ada yang perlu dicemaskan dengan terus meningkatnya utang. Menurut dia, utang yang besar dan peningkatan utang tidak akan jadi masalah selama dipakai untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dan dikelola dengan baik. Hal senada diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu. Semakin menurunnya rasio utang terhadap PDB, meningkatnya rasio pajak, dan semakin besarnya sumber pembiayaan defisit yang berasal dari dalam negeri menunjukkan pemerintah semakin tak bergantung pada utang dan lebih banyak mengandalkan pada kemampuan dalam negeri. ”Pemerintah punya strategi pengelolaan utang domestik yang baik, baik penerbitan, pelunasan, pengaturan jatuh tempo, refinancing, buy back, maupun peminimuman biaya dan risiko utang sehingga potensi bom waktu utang tak terjadi,” ujarnya.

Tak konsisten

Anggota Komisi XI DPR, Dradjad H Wibowo, menilai, eskalasi utang menunjukkan tidak konsistennya kebijakan pemerintah dengan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada utang. Menurut Dradjad, terus meningkatnya utang adalah akibat tak adanya keberanian pemerintah untuk merombak struktur belanja negara. ”Jika kita terus membiarkan pola belanja negara seperti ini dan segala sesuatu ditutupi dengan utang, pada satu titik nanti kita akan mengalami kondisi seperti yang pernah dialami Argentina dengan siklus utangnya. Dampaknya tidak hanya ke APBN.

Kebijakan ekonomi kita juga akhirnya didikte pihak luar,” ujarnya. Keberatan juga diungkapkan Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Priambodo terhadap niat pemerintah menambah stimulus fiskal hingga 2 persen dari PDB. ”Menurut saya, se-urgent apa pun, kalau itu menaikkan defisit, harus benar-benar digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan kemampuan membayar utang dan risikonya rendah. Kalau arahnya tak jelas, seperti pemotongan pajak pada stimulus yang sekarang, lebih baik jangan,” ujarnya. (tat/aik)

Kasus AIG
Menjadi eksekutif pada perusahaan-perusahaan sektor keuangan memang bergelimang fasilitas. Tidak hanya gaji dan bonus fantastis, tapi juga berbagai fasilitas. Mulai dari sopir dan asisten pribadi, pesawat jet mahal, hingga keanggotaan klub kebugaran mahal.
Salah satu alasan memanjakan para eksekutif itu adalah agar mereka tidak kabur dibajak perusahaan pesaing. Dalam industri keuangan, bajak-membajak eksekutif dengan iming- iming fasilitas lebih mewah sudah biasa. Banyak perusahaan yang merahasiakan rapat-rapat berapa mereka memberikan bonus atau fasilitas kepada eksekutifnya karena khawatir pesaing akan menawarkan kompensasi yang lebih besar.
Hanya saja, industri keuangan di AS yang sedang terpuruk karena krisis ekonomi ternyata tidak mengubah kebiasaan bermewah-mewah tersebut. Dan, perilaku ini bukan saja didominasi lembaga keuangan raksasa di AS, tetapi juga bank atau lembaga keuangan ukuran kecil.

Dalam keadaan perekonomian sehat dan normal, pemberian bonus fantastis masih dapat diterima. Namun, dalam suasana krisis seperti sekarang ini, pemberian bonus besar di kala perusahaan merugi, bahkan mendapatkan kucuran dana talangan dari pemerintah, bukanlah hal yang bijaksana.
Masalah pemberian bonus perusahaan asuransi raksasa AIG, misalnya, menjadi topik hot dalam dua pekan ini, baik di Gedung Putih, di Kongres, maupun di jalan. AIG membagikan bonus hingga 165 juta dollar AS atau hampir Rp 2 triliun.

Padahal, AIG yang merupakan perusahaan terbesar ke-18 di dunia sebelumnya menerima dana talangan sebesar 180 miliar dollar AS dan merugi 61,7 miliar dollar AS hanya pada periode kuartal keempat tahun lalu.

Persoalan bonus dalam kasus AIG memang seperti buah simalakama. Menurut CEO AIG Edward Liddy, bonus itu sudah tertera dalam kontrak dan melanggar kontrak membawa konsekuensi hukum. Selain itu, AIG memerlukan tenaga andal yang dapat membantu perusahaan asuransi itu keluar dari masalah. Iming-iming bonus besar sekali lagi menjadi senjata ampuh untuk menahan mereka tetap bekerja di AIG.

Rakyat AS berang karena dana talangan dalam Program Penyelesaian Aset Bermasalah (Troubled Asset Relief Program), semacam Badan Penyehatan Perbankan Nasional di Indonesia saat krisis finansial Asia 10 tahun lalu, itu berasal dari uang pembayar pajak.
Di Bank of America, CEO Kenneth Lewis mendapatkan manfaat pensiun yang cukup fantastis, 51 juta dollar AS atau Rp 612 miliar. Bank tempatnya bekerja juga memberikan asuransi dengan nilai pertanggungan sekitar 10 juta dollar AS atau Rp 120 miliar yang dapat diwariskan kepada keluarganya.

Pesawat jet perusahaan, yang saat ini merupakan sasaran empuk kemarahan Washington, merupakan salah satu pos paling besar biayanya. Biaya rata-ratanya 102.216 dollar AS (sekitar Rp 1,2 miliar) dalam satu tahun.
Bank UCBH, yang nasabahnya komunitas China dan AS, jelas tak seberapa besar dibandingkan dengan Bank of America. UCBH hanya menerima dana talangan 300 juta dollar AS, tetapi tetap mengeluarkan biaya 43.700 dollar AS atau Rp 526 juta untuk biaya mobil dan sopir bagi CEO Thomas Wu.

Selain itu, dikeluarkan 20.000 dollar AS atau Rp 236 juta untuk biaya istri Wu yang selalu menemaninya dalam perjalanan bisnis. Ada juga biaya 3.300 dollar AS atau Rp 40 juta untuk keanggotaan klub kebugaran.

Pantaslah jika bonus dan fasilitas pada masa sulit ini membuat berang sejumlah pihak. DPR AS bersiap dengan RUU pengenaan pajak hingga 90 persen atas bonus yang diberikan dari perusahaan penerima dana talangan. Uang rakyat harus balik lagi.

(IHT/AP/AFP)

“Misalnya di Alibaba.com salah satu e-bay yang menampilkan warning kepada penggunanya agar berhati-hati transaksi elektronik di Indonesia,” kata pakar transaksi elektronik Bank Indonesia Iwan Setiawan ketika sosialisasi UU No 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di KBRI Kuala Lumpur, Senin (10/11) malam. 

Iwan bersama dosen FH Unpas Sinta Dewi dan Kabalitbang Depkominfo Aizirman Djusan serta anggota komisi I DPR Shidki Wahab melakukan sosialisasi UU N0 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat Indonesia di Malaysia dan staf kedutaan. 

Setelah sosialisasi kedua UU baru tersebut, rombongan akan melanjutkan sosialisasi ke India. 

“Ketika seminar di London, saya dapat masukan dari para staf kedutaan bahwa banyak orang Inggris komplain ke kedutaan karena sudah bayar dan melakukan transaksi perdagangan dengan pihak Indonesia tapi barangnya tidak pernah datang. Dengan adanya UU ini maka kejahatan internet akan semakin bisa dibasmi karena payung hukumnya semakin kuat,” kata Iwan. 

Ia mengatakan juga, akibat Malaysia sudah lebih dulu punya UU transaksi elektronik dan cyber law lainnya maka para penjahat transaksi elektronik pada pindah ke Batam dan Jakarta. Malaysia sudah punya tujuh UU mengenai cyber law, sementara Indonesia baru punya satu. 

“Pernah ada kasus pemasangan alat perekam data di kartu ATM sebuah bank di Batam ternyata para pelakunya warga Malaysia yang merugikan nasabah sekitar Rp200 juta,” ungkap Iwan. 

Salah seorang dosen TI di sebuah universitas Malaysia, Sony mengatakan, “Walaupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia sudah komprehensif tapi masih ada kelemahan yakni tidak mewajibkan pengusaha internet memiliki server penyimpan data. Jika seseorang melakukan kejahatan internet via warung internet maka yang kena adalah pengelola atau pengusaha internet tersebut,”. 

Selain itu, Sony juga mengemukakan, dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) hanya satu pasal mengatur tentang privasi padahal banyak saat ini perusahaan yang memata-matai karyawannya sendiri. “Lalu bagaimana nasib privasi seorang pekerja,” tambah dia. (Ant/OL-02)

Sumber: Media Indonesia

Charlie Miller (Cnet)

Jakarta – Celah keamanan (hole) Safari berhasil dijebol. Tak butuh waktu lama untuk membobol browser besutan Apple ini. Seorang analis keamanan berhasil melakukannya dalam waktu 10 detik saja.

Pembobolan ini sukses dilancarkan di kontes Pwn2Own yang berlangsung di Kanada.

Dalam kontes yang menantang para hacker untuk unjuk kemampuan ini, seorang analis keamanan di Independent Security Evaluators, Charlie Miller sukses menemukan celah untuk membobol Safari.

Browser besutan Apple Inc. tersebut ia jebol dengan cara yang diakuinya cukup sederhana meski tidak mudah juga, yakni lewat satu click saja pada sebuah URL jahat. Hanya dalam waktu 10 detik,ia bisa mengambil alih kontrol mesin tersebut. Dikutip detikINET dari CNet, Kamis (19/3/2009),  Miller menemukan hole milik Safari pada tahun lalu.

Walhasil, Miller berhak memboyong pulang MacBook yang disediakan panitia. Uang senilai U$S 5.000 juga sukses ia kantongi.

“Mereka (Apple-Red) senang karena mendapatkan penelitian gratis dan perbaikan bug,” ujar Miller.

Sesuai peraturan kontes, seusai kontes ini Miller diminta untuk bungkam mengenai detail celah keamanan yang telah ia jebol. Kemudian pihak Apple dan penyelenggara acara, TippingPoint akan berembug untuk menambal lubang tersebut.

Irina berada di Padang sebagai pembicara pada seminar “Building Model For Disaster Preparedness” yang digelar Kogami Indonesia bersama dengan Unesco di Padang, 17-19 Maret 2009. Ia menyebutkan, gelombang tsunami tertinggi yang menerjang wilayah pesisir Indonesia terjadi pada 12 Desember 1992 dengan ketinggian mencapai 26 meter. Dalam 44 tahun terakhir, tsunami pertama terjadi di Seram, Maluku, 24 Januari 1965 dengan ketinggian gelombang empat meter dan menewaskan 71 orang.

Selanjutnya, pada 11 April 1967 terjadi di Tinabung, Sumatera Selatan dengan jumlah korban tewas 58 orang. Pada 14 Agustus 1968 di Tambu, Sulawesi Tengah menewaskan 200 orang dengan ketinggian gelombang mencapai 10 meter. Kemudian 23 Februari 1969 di Majene, Sulawesi Selatan dengan tinggi gelombang mencapai 10 meter dan menewaskan 64 korban. Pada 19 Agustus 1977 gelombang tsunami setinggi 15 meter menerjang pesisir Sumbar, Nusa Tenggara Timur menewaskan 316 korban. Berikutnya, 25 Desember 1982 tsunami terjadi di Larantuka, NTT yang menimbulkan 13 korban tewas.

Pada 12 Desember 1992 terjadi tsunami dengan ketinggi mencapai 26 meter di Flores, NTT dengan korban jiwa mencapai 2.100 orang. Pada 2 Juni 1994 tsunami setinggi 14 meter melanda Banyuwangi, Jawa Timur menyebabkan 238 korban tewas. Pada 1 Januari 1996 tsunami setinggi enam meter melanda Palu, Sulawesi Tengah dengan sembilan korban tewas. Kemudian 17 Februari 1996 tsunami setinggi 12 meter menerjang pesisir Biak, Papua menyebabkan 160 orang tewas dan 28 Nevember 1998 di Taliabu, Maluku Utara tsunami dengan ketinggian tiga meter menyebabkan 34 orang tewas. Pada 4 Mei 2000 tsunami setinggi tiga meter melanda Banggai, Sulteng menyebabkan 50 korban tewas dan tsunami terbesar pada 26 Desember 2004 melanda Aceh dengan ketinggian gelombang mencapai 10 meter dan menewaskan 79.940 orang.

WAH

Sumber : Antara

Ada tiga pilar yang harus dibangun agar pertahanan keuangan sebuah negara bisa bertahan dari tekanan aksi spekulasi pelaku pasar uang global yang bisa melemahkan nilai tukar mata uangnya.

Pertama, surveillance regional atau upaya pengawasan dan perhitungan risiko keuangan di Asia. Kedua, bilateral swap arrangement (BSA) atau pertukaran cadangan devisa di antara dua negara. Ketiga, pengembangan sektor keuangan.

Untuk Indonesia, baru satu dari tiga pilar yang secara konkret direalisasikan, yakni BSA. Total nilainya 18 miliar dollar AS, yakni dari China sebesar 4 miliar dollar AS, Korea Selatan 2 miliar dollar AS, dan Jepang yang baru saja menaikkan nilainya dari 6 miliar dollar AS menjadi 12 miliar dollar AS.

Selain itu, Indonesia juga terikat dalam forum regional ASEAN Plus Tiga Negara, yakni China, Korea Selatan, dan Jepang, atau ASEAN + 3. Forum regional inilah yang melahirkan Inisiatif Chiang Mai (Chiang Mai Initiative/CMI) pada Mei 2000.

Forum ASEAN + 3 ini baru saja menambah cadangan devisa siaga yang bisa digunakan bersama oleh negara anggotanya, termasuk Indonesia, dari 84 miliar dollar AS menjadi 120 miliar dollar AS.

Tambahan cadangan devisa yang bisa diminta Indonesia dari kesepakatan ini meningkat jadi 13,68 miliar dollar AS, dari sebelumnya sebesar 9,979 miliar dollar AS.

Dengan demikian, total cadangan devisa siaga yang bisa mengamankan rupiah sudah mencapai 31,68 miliar dollar AS, yakni dari BSA (18 miliar dollar AS) dan ASEAN + 3 (13,68 miliar dollar AS).

Nilai itu akan menambah cadangan devisa yang benar-benar dimiliki Indonesia saat ini, yakni sekitar 50 miliar dollar AS, atau setara dengan pembiayaan lima bulan impor.

Belum sempurna

Penyediaan cadangan devisa bersama itu belum menyempurnakan benteng pertahanan keuangan Indonesia. Masih ada dua pilar lagi yang harus dituntaskan, yakni surveillance regional dan pengembangan pasar keuangan.

Dalam sebuah tulisannya, Staf Ahli Gubernur Bank Indonesia Sjamsul Arifin menegaskan, pilar-pilar itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Arsitektur Moneter dan Keuangan Asia Timur (AMKAT).

Surveillance regional pada dasarnya merupakan upaya memelihara stabilitas regional dengan pengkajian ulang atas perkembangan dan kebijakan setiap negara secara berkala.

Selama ini, surveillance regional dilakukan setahun dua kali pada sidang-sidang Menteri Keuangan ASEAN (AFMM), yang difasilitasi Sekretariat ASEAN. Selain itu, surveillance regional juga dilakukan pada sidang-sidang AFMM + 3 (China, Jepang, dan Korea Selatan) yang difasilitasi Bank Pembangunan Asia (ADB).

Masalahnya, proses surveillance ini dilakukan secara informal dan hanya sekadar pertukaran pandangan atas perkembangan ekonomi tiap negara.

Prosesnya sendiri menghadapi kendala, yakni adanya nilai-nilai Asia yang lebih menekankan keharmonisan, kurang tegas dalam menyatakan salah atau benar, cenderung menghindari konflik, dan menekankan proses informal. Akibatnya, hasil pengawasan itu tidak kuat.

Dekan Institut Bank Pembangunan Asia Masahiro Kawai menegaskan, pasar obligasi Asia dibutuhkan untuk memperkuat pasar obligasi bermata uang lokal.

Ini bisa meminimalkan dominasi perbankan sebagai pemilik obligasi sehingga pengalokasian pendanaan menjadi jauh lebih efektif.

Selain itu, pasokan obligasi bermata uang lokal akan berkembang karena infrastrukturnya jauh lebih sempurna. ”Baru setelah pasokan obligasinya tumbuh, tinggal memikirkan penguatan permintaan atas obligasi itu. Ini bisa diselesaikan dengan adanya Asian Bond Fund ,” tutur Kawai.

Urgensi pembangunan pilar pertahanan yang sempurna ini dirasakan sama oleh semua negara ASEAN + 3, yakni agar krisis moneter yang melanda kawasan ini pada tahun 1997 tidak terulang lagi. (Orin Basuki)

Sumber : Kompas Cetak

Selasa, 3 Maret yang lalu saya membawakan materi yang judulnya sama dengan tulisan ini pada acara “Pekan Matematika Regional II”, diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unhalu. Pesertanya adalah beberapa guru matematika dan siswa-siswi tingkat SMP dan SMA se-Sultra.

Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Rektor Unhalu untuk mewakili beliau membawakan materi pada acara ini. Juga atas diperkenankannya bahwa saya dapat memilih materi sesuai bidang keahlian saya, dan sesuai tema acara.

Dari pembicaraan dan diskusi terungkap bahwa banyak guru tidak puas dengan penguasaan matematika oleh siswa-siswinya. Diskusi tersendat, sepertinya semua berpikir saat membahas tentang pada bagian matematika mana penguasaan siswa-siswi kita lemah. Semakin tersendat lagi ketika membahas yang berikut: Mengapa harus belajar matematika pada saat kita sekolah/kuliah? Untuk apa? Apakah semua harus belajar matematika? Bukankah tidak banyak dari kita yang akan menjadi guru/dosen matematika, apalagi menjadi seorang matematikawan?

Mari kita mulai untuk mencari jawaban dari “Untuk apa matematika itu?” Untuk membahas ini, marilah kita cermati hasil survey yang dilakukan di Amerika Serikat yaitu “Tamatan sekolah menengah yang berkemampuan matematika tinggi memiliki karir yang lebih bagus.” Lebih jauh lagi, Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), komunitas matematikawan untuk penerapan dan industri yang juga di Amerika Serikat melaporkan bahwa penggunaan matematika di industri berkembang pesat, matematikawan memberi kontribusi pada keunggulan teknis, dan penghematan biaya melalui pemodelan matematika, analisis matematika dan perhitungan numerik.

Dari sini secara implisit di Amerika Serikat telah dirasakan/disadari bahwa matematika bukan hanya untuk guru/dosen matematika atau matematikawan.  Walaupun di sisi lain di sana pun masih dirasakan lemahnya penguasaan matematika. Hal ini yang menginspirasi John Allen Paulos (seorang profesor matematika) menulis buku berjudul “Innumeracy: mathematical illiteracy and its consequences”, diterbitkan oleh Hill and Wang, New York tahun 2001.     Belakangan ini majalah The Economist menuliskan artikel “Innovation in  America: A gathering storm” yang sudah saya singgung pada tulisan terdahulu (Kendari Pos, 12 Desember 2008). Dikatakan pada artikel tersebut bahwa banyak pebisnis di Amerika khawatir kalah dalam inovasi melawan Cina dan India. Khususnya, mereka khawatir karena India dan Cina telah berinvestasi banyak dalam mengajar generasi mudanya dengan matematika dan sains, juga dalam riset ilmiah tingkat lanjut (advanced scientific research).

Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Indonesian Mathematical Society (Perhimpunan yang beranggotakan para ahli matematika di Indonesia), secara bertahap juga telah melakukan sesuatu. Secara khusus, tim dosen pada Jurusan Matematika FMIPA Universitas Haluoleo secara bertahap melakukan sesuatu untuk terus mengembangkan dan meningkatkan penerapan matematika, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat luas.

Beberapa minggu yang lalu saya dihubungi bagian penerbitan Journal of Quantitative Methods bahwa salah satu artikel kami sedang dalam proses penerbitan. Jurnal ilmiah ini berbasis di Malaysia, dan memuat artikel-artikel hasil riset pengembangan metode kuantitatif terutama untuk ekonomi, bisnis, keuangan dan industri. Dalam artikel ini (hasil kolaborasi dengan Dr. M. Ridwansyah, S.E. M.S, seorang ahli ekonomi dari Universitas Jambi) kami mengajukan metode kuantitatif untuk mengoptimumkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dengan keterbatasan investasi maupun anggaran pemerintah.

Bersamaan dengan itu seorang teman Dr. Ir. Joko Siswanto, MPA., seorang doktor di bidang sumber daya manusia dari Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pendiri PT Adiguna Bumisatya juga menghubungi saya. Dia tertarik untuk mengembangkan metode kuantitatif guna mengoptimalkan penempatan para pegawai pada posisi/jabatan yang tepat di suatu organisasi yang besar. Hal ini dikarenakan metode yang ada dirasa sudah tidak cukup lagi untuk mengatasi persaingan bisnis perusahaan-perusahaan besar yang semakin keras.     Metode-metode kuantitatif (yang diperlukan pada ekonomi dan bisnis) ini dikembangkan berdasarkan matematika. Bahkan sebagai matematika, beberapa telah diajarkan di tingkat SMA maupun S1.

Semoga kedua metode kuantitatif contoh di atas dapat menjawab petanyaan “Untuk apa matematika dan pembelajarannya?” Yaitu salah satunya untuk efisiensi dan optimasi. Tentunya masih banyak contoh yang lain, salah satunya bagaimana optimasi sumber daya di Sultra agar dicapai pertumbuhan ekonomi yang optimum. Hal ini agar Sultra tidak lagi menjadi salah satu propinsi termiskin di suatu negara miskin. Jurusan Matematika FMIPA Unhalu menjadikan hal ini sebagai salah satu fokus pengembangannya dalam semboyan yang digunakan, “Mathematics Unhalu, mathematics for better living.”

Kalau kegunaan matematika seperti yang telah dicontohkan di atas, lalu untuk siapa matematika dan pembelajarannya? Pada contoh di atas, matematika diperlukan oleh seorang rekan yang doktor dan ahli ekonomi dari Universitas Jambi, karena dia harus bersama-sama kami mengembangkan metode kuantitatif. Matematika juga diperlukan oleh rekan lainnya, seorang doktor dan ahli manajemen sumber daya manusia dari Teknik Industri ITB. Karena dia dan kami akan mengembangkan metode kuantitatif untuk optimalisasi penempatan pegawai. Saya percaya masih banyak ahli di berbagai bidang yang memerlukan matematika, seperti teknik, industri, keuangan dan lain-lain.

Merangkum dari tulisan ini, matematika dan pembelajarannya perlu untuk para ahli yang di dalam pekerjaan profesionalnya memerlukan analisis kuantitatif, seperti ekonomi dan keuangan, industri dan teknologi. Tidak dapat dilupakan juga tentunya untuk guru/dosen matematika dan matematikawan sendiri. Sedangkan kita memerlukan matematika untuk meningkatkan banyak aspek kehidupan, mulai dari ekonomi dan keuangan, sampai pada industri dan teknologi. Perhatikan daya saing negara-negara maju, banyak hal didasarkan pada analisis kuantitatif. Dalam hal ini berlaku mathematics for better living. (***)

*) Doktor Matematika Terapan dari Universiteit Twente, Belanda
Dosen dan Peneliti Penerapan-penerapan Matematika di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada Jurusan Matematika FMIPA Unhalu

BEBERAPA waktu yang lalu saya membaca artikel berjudul “Inovation in America: A gathering storm” pada majalah The Economist, salah satu bacaan wajib di bidang ekonomi dan bisnis dunia. Dikatakan pada artikel tersebut bahwa banyak pebisnis di Amerika khawatir kalah dalam inovasi melawan Cina dan India. Khususnya, mereka khawatir karena India dan Cina telah berinvestasi banyak dalam mengajar generasi mudanya dengan matematika dan sains, juga dalam riset ilmiah tingkat lanjut (advanced scientific research). India dan Cina mulai mengoyahkan dominasi Amerika dalam hal inovasi.
Setelah membaca ini saya berpikir dan merenung lagi “Sebagai seorang dosen dan peneliti, apa yang sudah saya perbuat khususnya di tempat kerja saya Jurusan Matematika FMIPA Unhalu”. Saya mulai menghubungkan apa yang sudah saya (baca ‘kami para dosen di Jurusan Matematika’) perbuat, sedang saya perbuat dan rencana ke depan yang bisa dilakukan. Keterkaitan ini bukan hanya dalam rentangan waktu (sudah, sedang dan akan), melainkan juga keterkaitan matematika dengan bidang lain dan aplikasi dalam kehidupan nyata. Beberapa catatan saya tentang hal ini adalah sebagai berikut:

Matematika masih merupakan mimpi buruk
Bagi sebagian besar orang, kalau tidak dikatakan semua orang, matematika masih merupakan mimpi buruk. Matematika lebih banyak dianggap sebagai batu sandungan daripada sebagai batu lompatan. Matematika dihindari oleh banyak siswa, mahasiswa bahkan mahasiswa pasca sarjana. Banyak siswa dan mahasiswa prestasinya kurang memuaskan pada ilmu yang terkait dengan matematika. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa matematika hanya untuk orang berbakat. Anggapan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara setingkat Amerika Serikat kata John Allen Paulos seorang profesor matematika dalam bukunya yang berjudul “Innumeracy: mathematical illiteracy and its consequences”, diterbitkan oleh Hill and Wang, New York tahun 2001.
Memang betul ada orang, siswa atau mahasiswa yang memiliki bakat matematika lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini sama saja dengan bidang-bidang lain, ada orang, siswa atau mahasiswa yang mempunyai bakat menyanyi lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Ada orang yang memiliki suara ‘emas’, ada juga yang ala kadarnya. Namun demikian, seringkali kita mendengar orang-orang tersebut menyanyi menirukan lagu yang bersuara emas. Kadang kala, walaupun dengan nada sumbang kita juga menyanyi, bukan?
Matematika yang diajarkan masih seperti 300 tahun yang lalu
Sebagian besar dari kita ‘terpaksa’ harus belajar matematika saat kita sekolah, atau kuliah. Sebagian dari kita masih ingat kita dipaksa belajar fungsi, turunan fungsi maupun integral fungsi yang lambangnya seperti cacing. Kita terpaksa belajar kalkulus.
Konsep integral dimulai sejak ratusan tahun sebelum masehi oleh orang-orang Yunani. Dalam perkembangannya mencapai kesempurnaan dalam bentuk Kalkulus pada tahun 1700an atas kontribusi khususnya Newton dan Leibniz. Kalkulus inilah yang sering ‘dipaksakan’ diajarkan pada kita, kalkulus 300 tahun yang lalu.
Ada dua hal yang bisa kita catat. Pertama, kita tidak akan pernah menang dibandingkan Newton dan Leibniz (almarhum) yang hidup 3 abad sebelum kita. Kedua, tanpa melihat relevansinya dengan kondisi sekarang di tempat kita, kita tidak tahu apa manfaat belajar kalkulus. Sayangnya, pembelajaran ini telah dilakukan turun-temurun.

Inovasi matematika, matematika untuk inovasi
Sekedar pengalaman saya mengajarkan matematika ekonomi. Banyak mahasiswa yang sudah punya posisi di suatu badan atau dinas. Kepada para mahasiswa saya ajukan pertanyaan “Apa yang diingikan pemerintah daerah tentang PAD (Pendapatan Asli Daerah)”. Jawabannya adalah PAD yang tinggi. Kemudian, diskusi berlanjut tentang bagaimana cara-cara meningkatkan PAD. Selanjut sampai pada pertanyaan, bagaimana kalau PAD dipungut terlalu tinggi? Apakah pengusaha akan tetap berivestasi atau pindah ke daerah lain? Kalau para pengusaha pindah ke daerah lain, maka penyumbang PAD akan semakin sedikit. Dan, PAD yang terkumpul semakin kecil.
Kesimpulan saya di kuliah itu adalah mencari PAD maksimum berdasarkan besarnya yang dipungut dan banyaknya pengusaha yang tidak lari ke daerah lain adalah masalah matematika, di tingkatan Kalkulus. Kesimpulan ini mungkin juga dapat menjelaskan yang berikut. Dua minggu lalu seorang rekan Doktor Ekonomi dari Universitas Jambi, Muhammad Ridwansyah telepon saya. Dia, yang biasa menangani kegiatan bidang ekonomi di tingkat nasional dengan Bappenas maupun PT Sucofindo, kaget dengan temuan riset mahasiswa S2 bimbingannya. Temuan itu adalah adanya hubungan negatif antara PAD dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), semakin tinggi PDRB semakin rendah PAD. Dr. M. Ridwansyah menanyakan pandangan matematika saya tentang temuan itu. Kedua contoh ini merupakan inovasi matematika biarpun sudah berumur ratusan tahun tetapi digunakan untuk menyelesaikan masalah masa kini, masalah yang ada di sekitar kita.

Matematika FMIPA Unhalu yang khas dan membumi
Tidak ada artinya suatu kehebatan kalau tidak mampu menyelesaikan permasalahan di sekitarnya, inti alinea pertama tulisan ini. Tidak ada artinya kehebatan Amerika menang secara militer di mana-mana kalau akhirnya dikalahkan India dan Cina secara ekonomi di negaranya sendiri. Apa yang terjadi dengan IBM? Orang darimana programmer-programmer di Microsoft?
Tidak ada artinya suatu kehebatan kalau tidak mampu menyelesaikan permasalahan di sekitarnya. Hal ini juga berlaku untuk Matematika FMIPA Unhalu. Bagi kami matematika hanyalah alat untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita. Masalah utama kita adalah Sultra merupakan salah satu provinsi TERMISKIN di negara Indonesia yang MISKIN. What can we do? Apa yang bisa kita perbuat?
Menyadari akan masalah ini pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen Matematika Unhalu fokus pada bagaimana membantu penyelesaian masalah ini. Mahasiswa diajak, dibiasakan menyadari masalah di sekitarnya. Mahasiswa diajak berpikir, merumuskan dan ke depan diharapkan mampu menggunakan matematika untuk membantu menyelesaikan masalah di sekitarnya. Mahasiswa melalui proses ini saat mengerjakan Tugas Akhir atau skripsi dan dipersiapkan melalui kuliah-kuliah pendahuluannya.
Karena masalah yang dihadapi ini unique bisa berbeda di banding di tempat lain, maka kurikulum matematika yang dibangun juga harus unique, khas yang menunjukkan kekhasan Matematika Unhalu di antara Jurusan Matematika pada perguruan tinggi – perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Kekhasan ini harus dibangun sendiri, dan tidak ada jalan lain selain melalui riset. Kurikulum berbasis riset. Patut disyukuri bahwa Matematika Unhalu sebagai jurusan yang masih kecil memperoleh 5 proyek riset dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun ini dan diharapkan meningkat menjadi 6 proyek tahun depan.
Semua riset yang dilakukan berupa penerapan dan pengembangan matematika untuk menyelesaikan masalah lokal. Sebagai contoh penerapan matematika untuk pemanenan hutan secara optimum dan berkelanjutan yang dijalankan bekerjasama dengan dosen ahli kehutanan. Penerapan matematika untuk optimasi budidaya udang bekerjasama dengan dosen ahli biologi hewan. Matematika difusi bekerjasama dengan ahli dari ITB dan Politeknik Negeri Semarang. Topik difusi diperlukan pada proses pengeringan kayu, pengeringan beton, difusi garam pada tambak udang, bahkan pada portofolio investasi lanjut.
Tidak ada satupun riset matematika terapan yang terlepas dari komputer. Diharapkan kita juga mandiri dalam pengembangan software untuk riset matematika terapan. Riset pada pengembangan software ini juga menjadi perhatian. Kerjasama jarak jauh (long arm collaboration) terus dilakukan dengan ahli ilmu komputer yang sangat terkenal di dunia, Dr. David Taniar dari Monash University Australia.
Namun demikian, untuk percepatan pengembangan lebih lanjut diperlukan komitmen dan kerjasama semua pihak secara terus-menerus. Pihak-pihak tersebut antara lain pimpinan, para dosen, staf dan mahasiswa di Jurusan Matematika FMIPA Unhalu, pimpinan FMIPA dan Universitas Haluoleo serta unit-unit terkait, juga tidak kalah pentingnya pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan kesinergian kerjasama dalam menyadari masalah di sekitar kita dan usaha menyelesaikannya, ke depan diharapkan dengan percaya diri kita menunjukkan kekhasan Matematika Unhalu untuk kehidupan yang lebih baik. Mathematics Unhalu, Mathematics for Better Living. (***)

*) Doktor Matematika Terapan dari Universiteit Twente, Belanda
Dosen dan Peneliti Penerapan-penerapan Matematika di Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada Jurusan Matematika FMIPA Unhalu